Kementerian P2MI dan KBRI Kuala Lumpur percepat data pekerja migran

windermereboatshow.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, telah melakukan kesepakatan untuk mempercepat pendataan pekerja migran non-prosedural. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran menjelang tahun 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 18 Februari, Menteri P2MI Mukhtarudin dan Duta Besar RI untuk Malaysia, Dato Moh Iman Hascarya, membahas langkah-langkah konkret untuk mengatasi isu ini.

Mukhtarudin mengungkapkan bahwa KBRI Kuala Lumpur diharapkan mendukung rencana Pendataan Nasional Pekerja Migran di Malaysia yang belum terdata dalam Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOPMI). Dia menekankan pentingnya pemahaman lokasi dan status pekerja untuk dapat memberikan pelindungan yang efektif.

Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, Kementerian P2MI menegaskan perlunya sosialisasi yang masif di daerah asal agar calon pekerja tidak terbuai janji gaji tinggi tanpa prosedur yang resmi. Penindakan tegas terhadap oknum yang memberangkatkan pekerja secara ilegal juga akan dilakukan.

Selain itu, rencana untuk meningkatkan kapasitas shelter di titik transit perbatasan dijadwalkan, dengan perhatian khusus pada Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Mukhtarudin menyatakan bahwa tantangan selanjutnya adalah potensi deportasi hingga 50.000 WNI pada tahun 2026, yang memerlukan kesiapan anggaran dan fasilitas.

Kementerian P2MI juga mendorong KBRI Kuala Lumpur untuk mengoptimalkan perannya dalam intelijen pasar guna mempercepat proses verifikasi job order dan penerbitan visa di bawah 20 hari.