windermereboatshow.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sedang berupaya intensif untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026. Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa jabatan ini memiliki rotasi tahunan di antara negara-negara anggota yang dibagi berdasarkan kawasan geografis, dan giliran Asia Pasifik akan berlangsung tahun depan.
Yvonne menambahkan, proses pencalonan terus berlangsung dengan konsultasi intensif kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik agar Indonesia dapat maju sebagai calon Presiden. Indonesia telah mengajukan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro, sebagai kandidat untuk posisi tersebut. Jika berhasil, ini akan menjadi kali pertama Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Juru Bicara II Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menjelaskan bahwa kepemimpinan di Dewan HAM PBB memberi Indonesia kesempatan untuk mengangkat isu dan agenda HAM baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Menurutnya, posisi ini strategis dalam memperkuat komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan komitmen kementeriannya untuk merebut posisi ini, yang ditekankan dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-77. Dia mengekspresikan keyakinan bahwa upaya ini merupakan tanggung jawab bersama.
Indonesia sebelumnya telah terpilih sebanyak enam kali sebagai anggota Dewan HAM PBB, dengan dukungan suara tertinggi pada pemilihan terkini. Pada tahun 2024, Indonesia juga akan menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yang semakin memperkuat posisi dan peran Indonesia dalam forum internasional ini.