Ray Rangkuti Ungkap Isu Moralitas dalam Demokrasi DPR

windermereboatshow.com – Isu lemahnya pemahaman etika demokrasi di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menjadi perhatian serius pengamat politik Ray Rangkuti. Ia menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi DPR saat ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan wacana pemangkasan gaji dan tunjangan, melainkan memerlukan reformasi yang lebih mendalam.

Ray mengungkapkan, pengertian demokrasi seharusnya melampaui sekadar aturan tertulis. Menurutnya, esensi demokrasi juga terletak pada pertimbangan moral tentang apa yang pantas dan tidak pantas dalam politik. Di tengah praktik politik yang pragmatis, kepentingan publik sering kali terpinggirkan oleh kepentingan kelompok serta individu, yang menciptakan ladang subur bagi munculnya politik dinasti, oligarki, dan praktik korupsi.

Ia menjelaskan bahwa dinamika ini dapat dilihat dari komposisi parlemen saat ini, di mana sekitar 14% anggota DPR terkait dengan politik dinasti. Sementara data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan hampir 30% anggota DPR memilki hubungan dengan praktik tersebut, dan sebanyak 61% berasal dari kalangan pengusaha.

Ray menekankan, dengan kondisi seperti ini, tidaklah mengherankan jika DPR sering gagal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya reformasi yang bukan hanya menyentuh aspek sistem, tetapi juga mengedepankan perbaikan moral para politisi. Reformasi moral dianggap lebih mendesak dan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.